7. Sistem Informasi Keuangan Daerah & APBD
Sistem Informasi Keuangan Daerahdikembangkan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kemudahan yang maksimal kepada operasional manajemen penyusunan dan pelaporan anggaran pemerintah daerah (APBD) di Indonesia. (SIKD) mengacu pada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.
SIKD mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. SIKD 2007 terdiri dari beberapa modul yang merupakan satu kesatuan.
Modul-modul aplikasi yang ada pada SIKD adalah sebagai berikut:
-
a. Modul Perencanaan dan Penganggaran
- Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD)
- Penyusunan APBD
- Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD)
- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri dari SPP-GU, SPP-TU, SPP-UP, SPP-LS
- Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Akuntansi SKPD
- Laporan Keuangan SKPD
- Akuntansi SKPKD
- Laporan Keuangan Pemda
- Penyusunan KUA dan PPAS perubahan APBD
- Penyusunan RKA-SKPD untuk perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD)
- PT. Banshu Electics Indonesia
- Industrial Business Link Politeknik Bandung
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
- Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung
- Dinas Kesehatan Kota Cirebon
- Pemerintah Kota banjar Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Unit Inkubator Bisnis Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
- PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bandung